Meningkatkan Kemampuan Guru IPS Dan PPKn Dalam Menyusun Soal HOTS Melalui Workshop Di Kota Mojokerto

  • Nurul Laila
Keywords: Kompetensi Guru, Soal HOTS, Workshop

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun soal-soal HOTS. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner dan instrumen pengamaan dengan terlebih dahulu dilakukan monitoring dan supervisi ke sekolah binaan tentang perangkat penilaian. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa guru belum memahami apa itu soal HOTS bagaimana karakteristiknya dan bagaimana cara menyusunnya. Setelah dilaksanakannya pelatihan dan pendampingan, pada siklus I sebanyak 51,28% guru mulai terampil membuat stimulus dan 69,23% guru terampil membuat kisi-kisi dan rumusan soal HOTS dengan rata-rata nilai 63,50 dan 68,67. Pada siklus II 100% guru terampil membuat stimulus dan 95,6% guru telah terampil membuat kisi-kisi dan rumusan soal HOTS dengan rata-rata nilai 82,66 dan 83,87. Dengan hasil tersebut dirasa tidak perlu dilakukan penambahan siklus, karena target kompetensi guru telah tercapai.

References

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006. Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas.
Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas.
Badan Standar nasional Pendidikan. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 . Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas.
Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 tahun 2007 . Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas.
Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 . Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdikbud.
Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 . Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional. 2010. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. Jabatan FungsionaL Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan [Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa]. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia (EDISI KEDUA). Jakarta : Balai Pustaka.
Published
2019-07-30
Section
Articles